Ketua Tim Investigasi Mahkamah Konstitusi (MK), Refly Harun diberi batas waktu untuk investigasi suap di tubuh MK hingga 8 Desember 2010. Jika lewat batas waktu itu Refly tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka Refly akan dipolisikan.

Hakim Konstitusi Akil Muchtar menolak diperiksa oleh Tim Invesigasi Dugaan Suap di Mahkamah Konstitusi (MK). Akil hanya mau diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu hakim anggota MK, Muhammad Alim siap diperiksa terkait tuduhan adanya dugaan suap. Namun jika tuduhan tak terbukti, Alim pun akan melaporkan orang yang mencemarkan MK.

Tim investigasi telah dibentuk untuk mengungkap kebenaran tulisan Refly Harun bahwa ada aliran suap ke hakim Mahkamah Konstitusi ( MK). Jika tidak terbukti, maka Refly harus siap-siap bertanggung jawab secara pidana.

Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK), Akil Muchtar akan memolisikan orang yang berani menuduhnya menerima suap bisa membuktikan. Sayangnya, Akil tak mau menyebut nama orang tersebut.

Praktisi hukum tata negara, Refly Harun siap mengemban tugas dari Ketua MK Mahfud MD untuk membongkar makelar kasus di MK. Refly mengaku tujuannya agar MK bersih.

Banyak calon kepala daerah yang ditipu orang yang mengaku pengacara, dan mengaku kenal dengan hakim atau pejabat Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud menegaskan hal itu tidak benar.

Ketua MK Mahfud MD menunjuk pengamat dan praktisi hukum tata negara Refly Harun untuk menjadi ketua investigasi adanya makelar perkara di MK. Refly pun tak menyangka bila penunjukan dirinya akan diumumkan.

Ketua MK Mahfud MD gusar dengan opini di harian Kompas yang ditulis pengamat dan praktisi hukum tata negara Refly Harun. Mahfud pun menjadikan Refly sebagai ketua investigasi untuk menyelidiki makelar perkara di MK.

Hasil putusan MK mengenai posisi Hendarman Supandji ternyata melahirkan beragam interpretasi dari berbagai pihak. Namun sebenarnya putusan itu justru memperjelas posisi Hendarman.