‎DPRD DKI Jakarta akan memberikan 'rapor merah' kepada Ahok terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014. Ahok bersedia menghadiri sidang paripurna itu.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan anggaran belanja pegawai yang masih tinggi dalam Pergub APBD 2015. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaannya.

Tekad Ahok untuk menghilangkan dana siluman dari RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 telah mendapatkan perlawanan yang sengit dari DPRD Provinsi DKI Jakarta. Kejutan Ahok ini akan membuahkan prestasi tersendiri, menerbitkan Pergub untuk APBD.

DPRD DKI Jakarta menolak memberikan rekomendasi Raperda APBD 2015 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta. Dengan begitu, Pemprov akan mengirim Pergub ke Kemendagri untuk menjadi payung hukum menggunakan pagu anggaran APBD 2014.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik memastikan menolak Raperda APBD 2015 yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok). Menurutnya, dia hanya memenuhi keinginan Ahok untuk menggunakan Pergub pagu APBD 2014.

Kemendagri memberi tenggat waktu bagi Pemprov dan DPRD DKI untuk memberikan hasil pembahasan evaluasi terkait APBD sampai dengan hari ini. Saefullah berharap agar pimpinan Banggar DPRD DKI bisa memberi keputusannya sebelum pukul 10.00 WIB.

Harapan untuk duduk bersama membahas evaluasi Raperda APBD 2015 antara Banggar DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) hari ini pupus. Baru saja dibuka, rapat kembali ditunda.

Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD DKI batal duduk bersama membahas evaluasi Raperda tentang hasil evaluasi Kemendagri terkait APBD 2015.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Pemprov yang diwakili Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hari ini akan menggelar rapat. Mereka dijadwalkan akan membahas hasil evaluasi Kemendagri terhadap Raperda tentang APBD 2015 bersama-sama.

Ahok berupaya menerapkan sistem e-budgeting dalam APBD 2015. Meski mengklaim bisa mengunci semua anggaran, namun Ahok masih 'kecolongan' dengan ulah sejumlah SKPD.