Komoditas strategis perkebunan yang selama ini dinilai berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional akan diproteksi melalui payung hukum Undang-undang (UU).
Kementerian Kesehatan menyebut banyak informasi tidak benar (hoaks) seiring dengan bocornya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi).
NIK Presiden Jokowi dan sertifikat vaksinasi tersebar di media sosial. Lalu bagaimana dampak ketika NIK seseorang tersebar dan bisa digunakan untuk apa saja?
Anggota Komisi I DPR mendesak Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diselesaikan menanggapi bocornya sertifikat vaksinasi dan NIK Presiden Jokowi.
Negara harus hadir memberikan dukungan psikologis, bantuan kesehatan, dan pendidikan. Mereka tidak bisa kehilangan kesempatan untuk menyongsong masa depan.