Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku belum menerima adanya permintaan soal fatwa penghematan energi BBM dari Pimpinan MUI, Kementerian ESDM maupun masyarakat umum.

Pihak Kementerian ESDM mengatakan tidak pernah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram bagi orang kaya untuk menggunakan BBM subsidi.

Langkah Menteri ESDM Darwin Saleh yang menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membatasi konsumsi dan menekan anggaran BBM subsidi dianggap keblinger.

Langkah Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh menggandeng MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk mengurusi kebijakan hemat energi termasuk membatasi BBM bersubsidi tidak akan efektif.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setuju dengan rencana fatwa haram mutlak pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri. Menurut HTI, fatwa ini sesuai dengan pandangan Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak setuju dengan wacana untuk mengharamkan orang kaya membeli BBM bersubsidi. HTI beralasan rencana fatwa dari MUI tersebut akan bertentangan dengan fakta yang ada di masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai orang kaya yang menggunakan BBM bersubsidi sama dengan orang yang merampas hak orang miskin. Perbuatan merampas hak tersebut masuk kategori dosa dalam Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM Non Subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi sudah seharusnya diperuntukkan bagi orang yang berhak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan orang mampu yang seharusnya dapat membeli BBM Non Subsidi akan berdosa jika tetap membeli BBM bersubsidi.

MUI pernah mengeluarkan fatwa pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Menyusul banyaknya kasus kekerasan yang dialami TKW, MUI mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa haram mutlak.