Tim Multi Partai untuk Pengembalian Asset Negara (TMPPAN) akan mengajukan gugatan penguasaan aset negara oleh tiga parpol, yakni PDIP, PPP dan Partai Golkar ke Pengadilan Negeri  (PN) Jakarta Pusat hari ini.

Meski putusan Pengabulan PK MA soal sengketa lahan di kawasan Gasibu telah diterima oleh PTUN Bandung, Pemprov tetap bersikukuh Lahan Gasibu belum sepenuhnya dimiliki Eutik cs sebagai penggugat.

Penyelesaian kasus-kasus HAM di Indonesia dianggap selalu tidak tuntas. Kejagung sebagai salah satu institusi penegak hukum berjanji akan melaksanakan dengan tegas penegakan HAM sesuai dengan undang-undang.

Pakar Hukum Yesmil Anwar menyatakan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika di Indonesia masih belum berpihak kepada HAM. Misalnya pengguna narkoba yang sakau bukannya direhabilitasi malah dipenjara.

KPK membantah jika selama ini ada upaya penyadapan yang dilakukan antar lembaga penegak hukum. Penyadapan justru dilakukan hanya pada perorangan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Pemerintah mendapatkan banyak rekoemendasi dari berbagai pemegang kepentingan dalam National Summit. Inilah daftar garis besar rekomendasi yang diterima pemerintah.

Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) Yohanes Woworuntu divonis 4 tahun penjara. Yohanes terbukti melakukan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Departemen Hukum dan HAM yang merugikan negara Rp 420 miliar.

Direktur Utama PT SRD Yohanes Woworuntu dituntut hukuman penjara 5 tahun. Johanes diduga terlibat kasus korupsi Sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM yang merugikan negara sebesar Rp 420 miliar.

Meski secara tersirat KPK masih memiliki kewenangan menuntut, namun rumusan bagaimana kriteria penuntutan KPK di pengadilan tipikor masih belum jelas. Dalam RUU tersebut wewenang penuntutan hanya disebutkan dimiliki oleh penuntut umum sesuai UU yang berlaku.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Andi Matalatta mengisyaratkan penuntutan masih menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewenangan tersebut diperkuat berdasarkan UU KPK.