Anggota Dewan Komisioner LPS Darmin Nasution menegaskan dana Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 6,7 triliun ke Bank Century bukan menggunakan uang negara. Uang itu merupakan premi yang dibayar bank.

Presiden SBY akan menjadi Presiden yang buruk jika mengambil keputusan berdasar 'deal' dengan salah satu pihak. Kebijakan Presiden tidak boleh berdasarkan 'kesepakatan' atau 'deal politics' karena bisa menurunkan kredibilitas.

KPK memeriksa pejabat BI Ahmad Fuad. Selama proses penyelidikan, Ahmad menjadi fasilitator untuk penyediaan sumber data dan informasi tentang pihak-pihak yang terkait pengawasan Bank Century di BI.

Eva Kusuma Sundari, meminta agar perdebatan soal apakah dana LPS adalah keuangan negara atau tidak disudahi. Dana itulah yang dijadikan dana PMS untuk dana talangan Bank Century sebesar Rp 6,7 T.

Pernyataan mantan Ketua KSSK, Sri Mulyani, yang menyebut rakyat Indonesia lah yang paling diuntungkan terus menuai kritik. Wakil Ketua Pansus Angket Bank Century, Gayus Lumbuun, menilai pernyataan tersebut tak sesuai dengan fakta empiris yang ada.

Pernyataan mantan Ketua KSSK Sri Mulyani yang menyebut rakyat Indonesia-lah yang paling diuntungkan oleh kebijakan bailout Bank Century, dipertanyakan . Pernyataan itu dinilai terlalu dini dan tidak relevan.

Penanganan Bank Century oleh LPS sejak keputusan KSSK sejak 21 November tak lagi menggunakan Perpu JPSK. Penanganan Bank Century melalui gelontoran bailout Rp 6,7 triliun berdasarkan UU LPS.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan tidak ada kerugian negara dalam suntikan dana bailout Rp 6,7 triliun oleh LPS kepada Bank Century. Uang negara di LPS Rp 4 triliun kini masih utuh.

Terdapat tiga lembaga utama yang berperan dalam proses penanganan Bank Century yaitu Bank Indonesia, KSSK, dan LPS.

KPK terus meminta keterangan pejabat dan mantan pejabat BI dalam kasus Bank Century. KPK membidik apakah ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian bailout Rp 6,7 triliun kepada bank yang kini bernama Bank Mutiara itu.