Pemerintah akan memberikan remisi khusus pada Lebaran 2010 ini. Namun ditegaskan tidak akan ada obral remisi bagi para koruptor.

Menkumham Patrialis Akbar belum menyetujui remisi 21 koruptor yang mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung. Kalau rekomendasi sudah dilayangkan ia meminta agar tidak dipaksa melanggar aturan pemberian remisi.

Dorongan penghapusan grasi dan remisi untuk koruptor harus diimbangi dengan peningkatan hukuman untuk koruptor. Hukuman yang berat memperkecil peluang koruptor untuk menikmati grasi ataupun remisi hingga bebas.

Koruptor seolah mendapat tempat di Indonesia. Selain mengkorup uang rakyat, hukuman bagi mereka pun tidak seberapa. Apalagi fasilitas pengurangan hukuman atau remisi membuat mereka tidak menjadi jera.

Seorang narapidana yang mengidap penyakit bisa menjalani perawatan di luar tahanan. Meski sakitnya semakin parah, hukuman pidana penjara tidak boleh dikurangi apalagi diampuni.

Terpidana korupsi mantan Bupati Kukar Syaukani HR yang diberi grasi Presiden SBY karena alasan sakit dipertanyakan. Separah apa sakit Syaukani, sementara banyak juga napi lain yang mengidap HIV/AIDS yang lebih parah dan pasti mati.

KPK geram dengan remisi yang didapatkan terdakwa koruptor terkait HUT ke-65 RI. Pemberian remisi dinilai tidak akan menimbulkan efek jera.

Suara keras, kritik atas pemberian remisi bagi para terpidana korupsi menuai protes. Salah satunya datang dari mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Dia menilai koruptor tidak pantas memperoleh remisi.

Pemerintah diminta agar tidak sembarang memberikan remisi bagi tahanan kasus korupsi. Alasannya korupsi adalah kejahatan luar biasa, selain itu pemberian remisi rawan penyimpangan.

Selain memberikan remisi kepada ribuan narapidana tindak pidana umum, pemerintah juga memberikan remisi kepada napi tindak pidana khusus. 11 Koruptor pun melenggang bebas ke luar penjara.