detikNews

PAN Tak Mau Berspekulasi Prabowo Batal Nyapres

"Jadi kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Kamis, 12 Jul 2018 16:42 WIB

detikNews

Loyal, Gerindra Paham Wajib Ambil Cawapres dari PKS

Gerindra memahami alasan Prabowo Subianto wajib mengambil cawapres dari PKS. Sebab, kerja sama PKS-Gerindra sudah intens di pilkada-pilkada.

Rabu, 11 Jul 2018 12:27 WIB

detikNews

Gerindra: Capres Tetap Prabowo, Bukan Anies

Nama Anies Baswedan belakangan disebut ikut menjadi kandidat capres dari Gerindra menggantikan Prabowo Subianto. Gerindra tegas menyebut capres tetap Prabowo.

Sabtu, 07 Jul 2018 14:35 WIB

detikNews

Dilema Legislatif dan Demokrasi Kita

Selain harus mengawasi secara ketat lembaga legislatif, kita pun perlu menguatkan lembaga tersebut atas nama konsolidasi demokrasi.

Rabu, 04 Jul 2018 13:30 WIB

detikNews

Menyudahi Sesat Arah MKD

MK membatalkan pasal pemidanaan oleh MKD dalam UU MD3. Putusan MK ini harus menjadi kompas arah perbaikan DPR ke depan.

Rabu, 04 Jul 2018 12:05 WIB

detikNews

Wewenang DPR Panggil Paksa Dihapus, Komisi III akan Patuhi MK

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, menyebut tak ada pilihan selain mematuhi putusan MK.

Jumat, 29 Jun 2018 19:33 WIB

detikNews

Fahri: Tanpa Kewenangan Panggil Paksa, Pengawasan DPR Tak Berguna

"Karena, tanpa itu, fungsi pengawasan DPR menjadi tak ada gunanya," ucap Fahri soal kewenangan panggil paksa yang dibatalkan MK. Apa maksudnya?

Jumat, 29 Jun 2018 14:05 WIB

detikNews

Ketua DPR Hormati MK Hapus Aturan Panggil Paksa di UU MD3

MK membatalkan sejumlah pasal di UU MD3, termasuk yang memuat kewenangan DPR memanggil paksa seseorang atau kelompok. Apa respons Ketua DPR Bamsoet?

Jumat, 29 Jun 2018 12:33 WIB

detikNews

Panggil Wakil Rakyat Tak Perlu Lewat MKD, DPR Sesuaikan Aturan

Pascaputusan MK tersebut, pemanggilan anggota dewan oleh penegak hukum cukup butuh izin presiden.

Jumat, 29 Jun 2018 10:16 WIB

detikNews

MK Cabut Sejumlah Pasal di UU MD3, Ini Kata Mendagri

Pemerintah menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal di UU MD3. Apa kata pemerintah?

Jumat, 29 Jun 2018 09:50 WIB