Kasus dugaan pembantaian petani di Kabupaten Mesuji, Lampung, menjadi perhatian banyak kalangan termasuk Ketua DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Ical menilai penegakkan hukum dalam kasus Mesuji harus dilakukan tanpa pandang bulu.

3 Kasus Mesuji di 2 Provinsi, Sumsel dan Lampung berlatar belakang sengketa tanah warga dengan perusahaan perkebunan, termasuk masalah HGU yang menyerempet pemukiman warga. Mengenai HGU, Menhut Zulkifli Hasan mengatakan adalah wewenang Pemprov dan BPN.

Kapolri Jenderal Timur Pradopo membantah bila ada pembiaran oleh anak buahnya dalam kasus di Mesuji. Menurut Timur, adanya anggota polri di tempat kejadian perkara (TKP) membuktikan polisi tidak tinggal diam.

Tim dari Komisi III DPR akan bertolak ke Mesuji, Lampung. Komisi Hukum tersebut akan mengecek bagaimana sebenarnya riwayat tanah yang berujung konflik tersebut.

Polri akan mengevaluasi keberadaan pasukan Brimob di perkebunan sawit. Meski ditempatkan untuk melakukan penjagaan, namun Polri akan melihat lagi urgensinya.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menjamin insiden Mesuji akan ditangani serius. Aparat yang diindikasikan terlibat pun akan diproses.

Tim khusus yang dibentuk oleh Menkopolhukam dan Kapori untuk mencari fakta terkait kasus Mesuji sudah dibentuk. Istana pun menjamin bahwa siapapun yang bersalah dalam kasus itu akan diproses secara hukum.

Menkum HAM Amir Syamsuddin angkat bicara seputar kasus dugaan pembantaian di Mesuji, Lampung. Ia menyerahkan kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo belum bisa menarik personel Kepolisian menyusul kasus dugaan pembantaian di Mesuji, Lampung. Bagi dia, personel Kepolisian di Mesuji masih dibutuhkan. 

Komisi Hukum DPR, Sabtu (17/12) besok, akan mendatangi Kabupaten Mesuji, Lampung. Mereka akan mengecek langsung kebenaran video pembantaian warga yang belakangan beredar.