KPK temukan adanya potensi korupsi dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Menteri Kehutanan mengapresiasi temuan KPK dan berjanji segera menindaklanjutinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi adanya rawan korupsi pada pengelolaan hutan. Hal tersebut disebabkan tidak adanya kepastian definisi kawasan hutan yang berpotensi memunculkan tindak illegal loging dan ilegal mining.

Menteri Kehutanan pagi ini mendatangi KPK. Zulfikli akan menemui pimpinan KPK untuk membahas sistem perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan.

Saat ini program penanaman pohon secara nasional yang dicanangkan pemerintah telah mencapai 610,6 juta batang di seluruh Indonesia. Penanaman ini merupkan bagian dari program penanaman 1 miliar pohon sepanjang tahun 2010.

Beragam pesona di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sementara ini tak bisa dinikmati menyusul terjadinya letusan. 'Kesembuhan' Gunung Bromo dinanti demi nadi dunia pariwisata kembali berdenyut.

Kondisi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) seluas 83 ribu hektar kini porak poranda. Ada sekitar 1.500 kepala keluarga mencaplok lahan seluas 28 ribu hektar. Untuk itu menertibkan penguasaan lahan secara ilegal itu, Balai TNTN melibatkan TNI/Polri.

Proses perizinan pemanfaatan kawasan hutan di Kementerian Kehutanan, menjadi kendala utama eksplorasi cadangan panas bumi di Indonesia.

Jumlah hutan mangrove di Indonesia totalnya mencapai 7,76 juta hektar. Dari jumlah total itu, sedikitnya 3,25 hektar kondisinya kritis.

Menhut Zulkifli Hasan menetapkan kawasan hutan Semenanjung Kampar, di areal operasional PT RAPP sebagai tempat pelatihan rekrutmen untuk KKPH.  Persiapan 23 kader ini tidak hanya untuk Semenanjung Kampar saja, namun juga di seluruh Indonesia.

Eks Menteri Kehutanan MS Kaban menegaskan pengadaan sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), sudah sesuai dengan prosedur. Kaban tidak menerima fee dari PT Masaro selaku rekanan Kemenhut.