Menteri Yuddy Chrisnandi, menegaskan pemerintah dan DPR sudah menyepakati pengangkatan status guru honorer kategori 2 menjadi PNS secara bertahap.

Pilkada serentak 2015 dihantui praktik politik balas jasa dan dendam bagi PNS yang tak bersikap. Padahal UU tegas mengharuskan PNS netral.

PNS boleh saja mendukung pasangan calon atau bahkan mencalonkan diri dalam Pemilu, tetapi sesuai putusan MK harus mengundurkan diri.

Politik uang, penyalahgunaan wewenang hingga potensi bertumpuknya sengketa, menjadi ancaman serius Pilkada serentak tahun 2015. Apa antisipasi Bawaslu?

Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 90/2015 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) bersiap merombak pejabat eselon II. Ahok sudah mengantongi 30 nama PNS yang telah lolos seleksi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin melantik Syarif Hidayat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Dalam rapat pembahasan anggaran antara KemenPAN RB, turut disinggung soal anggaran revolusi mental‎ di Kementerian PAN RB yang angkanya dalam pagu indikatif tahun 2016 sebesar Rp 205 miliar.

Komisi Aparatur Sipil Negara memanggil pimpinan 4 kementerian/lembaga (K/L) untuk dimintai keterangan. Ada dugaan 4 K/L tersebut tidak melaksanakan seleksi terbuka.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil Sekjen Kementerian Perhubungan, Bappenas, BKN dan Kemenko Perekonomian. Pemanggilan tersebut terkait dengan pelantikan pejabat di keempat lembaga negara itu tanpa berkoordinasi dengan KASN.