Terpilih menjadi anggota DPR tidak hanya bicara soal penerimaan gaji dan setumpuk tunjangan lainnya. Anggota dewan tetap diminta membayar iuran untuk partainya.

Anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabbar resmi diberhentikan sementara dari DPR. Artinya politisi dari Partai Golkar yang jadi terdakwa kasus dugaan korupsi Alquran ini masih menerima gaji pokok sebagai anggota DPR.

Tersangka dugaan korupsi Alquran yang juga anggota Komisi VIII DPR Zulkarnaen Djabbar hingga saat ini masih menjadi anggota DPR. Zulkarnaen juga masih menerima gaji pokok. 

Badan Kehormatan (BK) DPR menyiapkan pemberhentian sementara untuk terdakwa dugaan korupsi Alquran Zulkarnaen Djabbar. Saat ini Djabbar masih berstatus sebagai anggota DPR dan menerima gaji.

"Jika memang semua bersepakat untuk mengubah hal ini maka pada prinsip kami tidak keberatan dan mendukung hal itu dan tentu pemerintah harus merevisi aturan tersebut," kata sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan anggota DPR tidak perlu menerima uang pensiun. Alasannya, tugas sebagai wakil rakyat adalah sebuah bentuk pengabdian.

Fraksi Gerindra tak keberatan jika uang pensiun untuk anggota DPR dihapuskan. Gerindra mempertanyakan asal usul peraturan yang mengatur uang pensiun bagi anggota DPR.

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menilai anggota DPR layak mendapatkan dana pensiun. Namun dia juga mengusulkan adanya revisi terhadap aturan yang mengatur hal tersebut.

Hak pensiun wakil rakyat diatur oleh UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara

Anggota DPR identik dengan berbagai fasilitas dan pendapatan besar selama menjabat. Namun ternyata fasilitas yang didapat tak berhenti hingga masa jabatan berakhir. Mereka mendapat pensiun seumur hidup.