Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi putusan Mahkamah Agung (MA). Panja ini dibentuk karena banyak putusan hakim MA yang dinilai bermasalah dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Komisi III DPR RI telah menyetujui rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam waktu dekat, Komisi III akan membicarakan teknis pembangunan gedung baru KPK.

Kejaksaan Agung akhirnya menahan mantan pegawai Ditjen Pajak, Dhana Widyatmika. Komisi III DPR mengapresiasi langkah Kejagung, tapi jangan sampai kasus ini berhenti di Dhana.

Langkah DPR membentuk Panja Putusan Hakim Agung menuai kecaman banyak pihak. Sebab, DPR dinilai melanggar sistem ketatanegaraan yang tertuang dalam konstitusi UUD 1945.

Komisi III DPR meminta BPK melakukan audit keuangan KPK. Apa alasan mereka?

DPR sepakat membentuk Panja putusan hakim agung yang akan berfungsi mengaudit putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. KY akan mempertanyakan maksud Komisi III DPR tersebut.

DPR membentuk Panja putusan hakim yang akan mengaudit putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketua Komisi III , Benny K Harman berdalih tidak akan mengintervensi lembaga peradilan.

Raker Komisi III DPR dan KPK menghasilkan 7 kesimpulan. Selain mendukung gedung baru KPK, Komisi III DPR mendesak KPK bekerja lebih cepat dalam memproses tindak pidana korupsi.

Rapat Komisi III DPR dengan KPK mengambil sejumlah kesimpulan. Antara lain menyetujui pembangunan gedung baru KPK senilai Rp 61 miliar.

FPD DPR mendukung pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FPD menilai KPK memang membutuhkan gedung baru yang representatif.