Panitera MK Makhfud akhirnya resmi melaporkan gratifikasi di lembaga itu ke KPK. Makhfud meminta supaya KPK segera memeriksa mantan calon Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dan kuasa hukumnya, Refly Harun.

Refly Harun tidak gentar akan dilaporkan Hakim MK Akil Muchtar ke KPK. Menurutnya laporan ke KPK adalah jalan yang terbaik. Mantan staf ahli MK era Jimly Asshiddiqie ini pun mengaku siap untuk diperiksa.

Refly Harun tak gentar dengan rencana Hakim MK Akil Muchtar yang akan melaporkan dirinya ke KPK. Refly menilai pelaporan ke KPK memang sesuai rekomendasi tim investigasi soal dugaan suap di MK.

Ucapan Refly Harun yang hanya percaya independensi MK pada Ketua MK, Mahfud MD menuai kontroversi. Terhadap 8 hakim lainnya, Refly tidak percaya akan indenpendensinya. Tak ayal, akibat ucapan ini seakan-akan menambah 'musuh' Refly dari institusi MK menjadi 8 orang hakim konstitiusi lainnya.

Hakim MK Akil Mochtar akan melaporkan tudingan dugaan percobaan suap ke KPK selepas salat Jumat nanti. Terlapor adalah Refly Harun dan Bupati Simalungun JR Saragih.

Kasus dugaan suap di Mahkamah Konstitusi memasuki babak baru. Kali ini, panitera pengganti MK, Makhfud, yang diduga menerima sertifikat tanah, melaporkan Refly Harun ke KPK.

Hakim MK Akil Muchtar akan menjelaskan secara gamblang terkait tulisan Refly Harun soal dugaan suap di MK. Akil akan meluruskan soal itu karena merasa namanya dikait-kaitkan terkait Pilkada Simalungun.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD akan melapor ke KPK terkait temuan dugaan suap dari tim investigasi yang dipimpin Refly Harun. KPK dengan tangan terbuka siap menerima laporan itu.

Refly Harun mengaku tidak pernah menyebut nama atau menyudutkan pihak tertentu di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dia tidak mencegah kalau ada hakim yang hendak mengadu ke KPK.

Wakil Ketua DPR Bidang Hukum, Priyo Budi Santoso, puas melihat tidak terbuktinya indikasi suap di Mahkamah Konsitusi (MK). Menurut Priyo, isu suap itu hanyalah isapan jempol belaka.