Kabag Sekretariat Badan Anggaran, Nurul Fauziah, menyebut Wa Ode Nurhayati tidak pernah mengusulkan agar 3 kabupaten di Aceh dan Kabupaten Minahasa sebagai penerima alokasi DPID.

Dalam rangka apresiasi dan penghargaan atas para pelaku seni dekade 80-an, khususnya bidang musik, atas karya-karya mereka yang mewarnai dunia hiburan Indonesia, kelompok alumni SMA Negeri 82 yang bernama Forum Alumni Delapan Dua Dana (DDD) bersama ARB Production menggelar Permata Bank Indonesia 80’s.

Eks Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Mirwan Amir juga membantah adanya jatah pengurusan alokasi kabupaten di Nanggroe Aceh terkait DPID. Sebelumnya bantahan serupa juga dikemukakan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung.

Majelis hakim mencecar Wakil Ketua Banggar, Tamsil Linrung, seputar aduan Haris Surahman ke pimpinan Banggar. Haris kala itu mengadukan Wa Ode Nurhayati terkait penerimaan uang untuk memuluskan alokasi DPID.

Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat menarik dua pimpinan Banggar DPR yakni Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng dan Wakil Ketua Banggar Mirwan Amir. Bisakah rotasi di pucuk pimpinan Banggar bisa membersihkan citra Banggar?

Anda kangen menikmati musik-musik dari era 80-an. Bersiaplah pada 15 September mendatang di Jakarta akan ada nonstop selama 5 jam yang menyuguhkan musisi-musisi dari tahun 80-an.

Wa Ode Nurhayati membantah Haris Surahman mengenai topik pembicaraan di Restoran Pulau Dua, Senayan pada Oktober 2010. Wa Ode menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas permintaan pengusaha Fahd Rafiq untuk mengurus alokasi DPID.

Tampaknya pernikahan Audy dengan Iko Uwais sudah di depan mata. Kabarnya, Audy sudah melakukan beberapa persiapan, termasuk memesan gaun pengantin.

M Nazaruddin hari ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi Angelina Sondakh. Nazar diperiksa penyidik mengenai uang suap proyek-proyek di universitas yang digunakan untuk membuat kalender bergambar Anas Urbaningrum.

Kasus pencucian uang yang dilakukan Wa Ode Nurhayati-lah yang akan menjadi perkara pertama yang dilimpahkan ke pengadilan. Mampukah KPK mengungkapnya terang benderang?