Komisi III DPR akan berangkat ke Mesuji, Sumatera Selatan, dan Mesuji, Lampung, sore ini. Para wakil rakyat itu akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dua tempat tersebut.

Mantan Wapres Jusuf Kalla meminta pemerintah memeriksa secara seksama kasus pembantaian di Mesuji, Sumatera Selatan dan Mesuji, Lampung.

Kekerasan yang terjadi di wilayah Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan, melibatkan Pam Swakarsa. Rupanya anggota pasukan tersebut dibiayai oleh perusahaan yang tengah bersengketa dengan warga setempat.

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Ishak Mekki,menjelaskan izin perusahaan perkebunan PT Sumber Wangi Alam (SWA) dikeluarkan bukan oleh pemerintahannya.

Pemerintah telah membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus Mesuji yang diketuai Wamenkum HAM Denny Indrayana. Ada 3 hal yang akan dianalisa oleh tim itu. Apa saja?

Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan soal perizinan lahan perkebunan yang diduga menjadi sumber konflik di Mesuji di dua provinsi, Sumsel dan Lampung. Izin perkebunan adalah wewenang pemerintah daerah, sementara izin kehutanan dan hasil hutan ke Kemenhut.

Video berisi kumpulan kekerasan di Mesuji, Lampung dan sekitarnya, dibawa ke DPR beberapa hari lalu. Ditengarai setidaknya 32 orang tewas. Karena itu pemerintah didorong membuat terobosan kebijakan.

Seseorang menembak pantat kakaknya sehingga tembus ke lambung. Kengerian itu masih membekas di benak Wayan. Karena trauma dengan kekerasan yang terjadi di daerahnya, ia pun meminta aparat ditarik dari Mesuji.

Pihak kepolisian telah menemukan bahwa video kekerasan yang ditampilkan dalam audiensi di Komisi III DPR adalah campur aduk 3 peristiwa. Meski demikian, pemerintah tidak mau berandai-andai soal dugaan adanya motif politik.

Penyelesaian kasus Mesuji dinilai bukan sekadar pencarian siapa yang benar atau salah. Namun, harus difokuskan pada kesejahteraan bagi masyarakat Mesuji yang sekarang sedang hidup melarat.