Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menjawab kritikan pedas publik seputar Kunker Komisi III DPR ke Prancis dan Australia. Benny berpendapat, kurker tersebut wajib.

Komisi III DPR yang membidangi hukum melakukan studi banding ke Prancis dan Australia untuk menyiapkan revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Komisi III DPR yang membidangi hukum melakukan studi banding ke Prancis dan Australia. Studi banding itu untuk membahas revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pembentukan Panja Putusan MA menjadi polemik karena dinilai mengintervensi kekuasaan kehakiman. Namun hal itu dibantah Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Benny menegaskan, Panja Putusan MA bukan untuk mengintervensi lembaga penegak hukum.

Panitia Khusus RUU Kamnas mengadakan rapat perdana, Senin (5/3) siang ini di Ruang Rapat Pansus C, Gedung Nusantara III, dengan agenda pemilihan ketua Pansus. Ada 4 calon ketua, yakni Trimedya Pandjaitan (F-PDIP), Benny K Harman (F-PD), Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), dan Hidayat Nur Wahid (F-PKS).

Maraknya tindakan premanisme di masyarakat dituding akibat ketidaktegasan aparat penegak hukum, termasuk polisi. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman membantah. Menurutnya, polisi masih bisa menangani premanisme.

Tindakan premanisme yang terus merebak akhir-akhir ini juga mendapat perhatian kalangan anggota Dewan. Benny K Harman menilai, premanisme di tengah masyarakat saat ini makin mengganas.

Komisi Hukum DPR dinilai salah kaprah atas pembentukan panitia kerja (Panja) putusan Mahkamah Agung (MA). DPR dinilai melewati batas kewenangannya mengawasi putusan yang didasari independensi hakim agung.

DPR membentuk panitia kerja untuk mengawasi putusan-putusan hukum MA. Langkah ini dinilai tak efektif. MA harus tetap independen.

Niatan Komisi III DPR mengawasi putusan Mahkamah Agung (MA) dikritik. Walau berdasarkan dalih menjalankan fungsi legislasi, tetap saja tindakan pembentukan Panja itu ngawur.