Panitera pengganti Makhfud diperiksa oleg 5 orang dari tim internal Mahkamah Konstitusi (MK). Makhfud yang tidak didampingi pengacara mengaku siap dikonfrontir dengan semua pihak terkait kasus suap Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa paniteranya Makhfud pagi ini. Pemeriksaan terkait dugaan penerimaan suap dalam kasus Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ketua MK Mahfud MD membantah keras pernyataan Refly Harun bahwa dirinya telah melanggar gentlemen agreement (GA) dengan tim investigas. Mahfud menegaskan, ia tidak pernah membuat GA dengan tim investigasi yang diketuai Refly itu.

Refly Harun menyesalkan adanya perdebatan tidak produktif akibat laporan tim investigasi yang dibeberkan oleh Ketua MK Mahfud MD. Menurutnya, hal ini tidak akan terjadi jika Mahfud tidak melanggar gentlemen agreement antara dirinya dan tim investigasi.

Anggota DPR RI dari FPDIP, Gayus Lumbuun, mengaku salut atas kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) setelah adanya tuduhan suap di tubuh internalnya. Namun dia menyarankan agar Hakim MK, Akil Mochtar tidak melaporkan Refly Harun ke KPK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki imunitas terhadap pengawasan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, ketika muncul dugaan pelanggaran kode etik seperti sekarang ini, MK harus mengambil langkah mandiri dengan membuat majelis kehormatan.

Langkah MK yang meneruskan rekomendasi tim investigasi ke KPK dinilai cukup tepat. Namun langkah tersebut akan menjadi lebih efektif jika dibarengi pembentukan Majelis Hakim Etik atau tim serupa di mahkamah tersebut. Karena, etika bukan wewenang KPK.

Refly Harun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap turut terlibat percobaan penyuapan. Pelaporan ini dianggap salah alamat karena tidak jelas keterlibatan Refly seperti apa.

Kasus dugaan suap hakim konstitusi menerpa Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti Pukat UGM, Danang Kurniadi mengusulkan perlu dibentuk tim ad hoc mengawasi hakim MK.

Kasus dugaan suap ke hakim konstitusi telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki percaya, KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut.