Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan potongan hukuman atau remisi hari raya Idul Fitri pada 235 tahanan korupsi. Dari jumlah tersebut, 8 di antaranya langsung bebas.

Nazaruddin terus melakukan 'ancaman' kepada KPK dan Kepolisian. Dia meminta agar dipindahkan dari Rutan Mako Brimob. Jangan dituruti!

"Hukuman untuk koruptor: di Arab Saudi - Potong tangan, di China - Potong leher, di Indonesia - Potong masa tahanan", demikian seloroh seorang teman tentang negeri yang dipenuhi paradoks ini.

Ada 21 narapidana koruptor yang langsung bebas kerena diberi remisi dalam HUT RI kali ini. Remisi bagi koruptor itu menunjukkan politik hukum dan sistem hukum Indonesia gagal memberi efek jera.

21 Narapidana kasus korupsi di Indonesia dipastikan bebas setelah mendapat remisi umum II pada HUT ke-66 RI. 419 napi korupsi lainnya mendapat remisi umum sebagian.

MenkumHAM Patrialis Akbar memastikan, sebanyak 53.404 narapidana mendapatkan remisi pada peringatan HUT Kemerdekaan ke-66 RI. Dari jumlah tersebut, 3.424 napi langsung bebas.

Sekitar 2.600 permohonan grasi saat ini sedang diproses oleh pemerintah. Dari jumlah tersebut, narapidana yang sudah lanjut usia dan penyakitan yang diberi prioritas.

Staf Khusus Presiden SBY bidang hukum Denny Indrayana menilai asimilasi seharusnya diberikan kepada whistleblower bukan kepada koruptor, pelaku pencucian uang atau kejahatan terorganisir.

Ketua KPK Busyro Muqoddas tegas menolak jika Undang-undang Tipikor direvisi. Namun seandainya harus diubah, Busyro berharap perubahan itu terletak pada sanksi tegas bagi yang bandel lapor LHKPN dan gratifikasi.

Ketua KPK menganggap sanksi sosial untuk para koruptor seperti yang pernah diwacanakan sebelumnya masih perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam revisi UU Tipikor. Hal ini disampaikannya setelah mengamati bahwa hukuman penjara kurang efektif.