Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenur Rochman buka suara soal putusan MA yang mencabut PP 99/2012 dengan dalih tidak ingin mendiskriminasi napi korupsi.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, buka suara terkait pemberian remisi, khususnya kepada koruptor. KPK ingin pemberian remisi tetap mempertimbangkan rasa keadilan.
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, Denny Indrayana, bercerita mengenai sejarah pembuatan Peraturan Presiden (PP) 99/12. Berikut pemaparannya!
Pakar hukum tata negara mengkritisi alasan MA yang menggunakan istilah restorative justice saat mencabut PP 99/2012 yang mengatur pengetatan remisi koruptor.
ICW menyoroti beberapa hal mulai dari pemberian remisi hingga dugaan ketidakberpihakan Kementerian Hukum dan HAM dalam isu pemberantasan korupsi di Tanah Air.