Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Bersama Partai Menjarah Harta Negara

detikNews

Bersama Partai Menjarah Harta Negara

Tadinya kita mengira, jika pejabat negara dipilih langsung rakyat, mereka lebih gampang dikontrol. Kenyataannya pejabat hasil pemilu ramai-ramai menjarah negara tanpa malu. Partai memelihara 'Nazaruddin-Nazaruddin'.
Selasa, 07 Jun 2011 17:03 WIB
Jimly Kritik Pengadilan Khusus di Indonesia Terlalu Banyak

detikNews

Jimly Kritik Pengadilan Khusus di Indonesia Terlalu Banyak

Mantan Ketua MK, Jimly Assiddiqie mengkritik pengadilan khusus di Indonesia yang terlalu banyak. MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman harus bisa mengkonsolidasikan berbagai macam jenis pengadilan itu.
Kamis, 10 Mar 2011 14:30 WIB
2 Calon KPK, Simalakama Bagi Politisi Senayan

2 Calon KPK, Simalakama Bagi Politisi Senayan

Presiden sudah menyodorkan dua calon ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) dan Muhammad Busro Muqoddas (BM). Kalangan DPR takut dengan keberanian mereka dalam membongkar korupsi yang banyak melibatkan politisi. Padahal, dia yang tidak terpilih jadi ketua KPK akan dicalonkan menjadi jaksa agung.
Senin, 22 Nov 2010 10:36 WIB
Peradilan Pemilu, untuk Apa Lagi?

detikNews

Peradilan Pemilu, untuk Apa Lagi?

Akibat putusannya sendiri, MK jadi tong sampah masalah pilkada. Beberapa pemantau sepakat membantu MK dengan membentuk lembaga peradilan khusus pemilu. Efektif menangani masalah hukum pemilu? Belum tentu. Yang pasti boros!
Selasa, 20 Jul 2010 07:49 WIB
MK Bisa Tolak Kehadiran JPN di Persidangan

detikNews

MK Bisa Tolak Kehadiran JPN di Persidangan

MK sebagai lembaga peradilan yang menggelar sidang sengketa hasil pilpres dan pengawal konstitusi bisa menolak Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai kuasa hukum KPU.
Rabu, 05 Agu 2009 15:17 WIB
Denny Indrayana: Keliru, Gugat DPT ke MK

detikNews

Denny Indrayana: Keliru, Gugat DPT ke MK

Rencana beberapa kalangan yang ingin melaporkan KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kisruh DPT saat pemilu dinilai salah alamat. MK tidak mempunyai wewenang memeriksa.
Minggu, 12 Apr 2009 14:59 WIB
YLBHI: Penegakan HAM Tahun 2009 Akan Tersingkir Hiruk Pikuk Pemilu

detikNews

YLBHI: Penegakan HAM Tahun 2009 Akan Tersingkir Hiruk Pikuk Pemilu

Masalah penegakan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 2009 diprediksikan tersingkir oleh negara dan tenggelam dalam hiruk pikuk Pemilu 2009. Isu HAM hanya dijadikan jargon partai politik untuk menaikan citra dan kepentingan kekuasaan.
Selasa, 06 Jan 2009 18:01 WIB
Perilaku Korupsi di Rusia dan Indonesia Mirip

detikNews

Perilaku Korupsi di Rusia dan Indonesia Mirip

Maraknya korupsi di Indonesia dan  Rusia terdapat kemiripan. Perubahan sistem kenegaraan dari sentralistik menjadi demokratis membawa dampak negatif.
Minggu, 30 Nov 2008 21:56 WIB
RUU Pemilu Harus Perhatikan Kewenangan KPU

detikNews

RUU Pemilu Harus Perhatikan Kewenangan KPU

Tugas dan kewenangan KPU dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu harus menjadi perhatian khusus. Agar KPU tidak menjadi lembaga superbody.
Kamis, 26 Jan 2006 00:12 WIB