Setjen MPR RI mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan 2025. Deputi Heri Herawan apresiasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
OJK menilai lembaga jasa keuangan (LJK) yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) harus entitas baru yang belum ada pada skala nasional.