Kasus yang mendera mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto yang divonis empat tahun bui dan denda Rp 200 juta di kasus penyalahgunaan frekuensi 3G 2.1 GHz seraya mengingatkan kunonya payung hukum industri telekomunikasi Indonesia.

Mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia W Sumarlin, mengatakan tidak seharusnya Indar Atmanto ikut dihukum atas kasus penyalahgunaan frekuensi 2,1 GHz untuk 3G Indosat.

Ketokan palu hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta sore hari itu seakan menyertai turunnya halilintar vonis bersalah kepada anak manusia bernama Indar Atmanto. Kiamat telekomunikasi Indonesia dimulai.

"Wajib dibayarkan paling lama satu tahun setelah mendapat keputusan hukum tetap."

Kejaksaan tengah menyidik kasus dugaan korupsi penggunaan bersama frekuensi 2,1 GHz milik Indosat untuk akses internet broadband melalui jaringan 3G/HSDPA. Ada lagi tersangka yang ditetapkan.

Vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor terhadap mantan Dirut PT IM2 Indar Atmanto dipertanyakan. Pengacara Indar menduga putusan jadi tak tepat gara-gara ada hakim yang tidur saat proses persidangan.

"Putusan ini tidak mencerminkan hasil persidangan! Dugaan saya karena selama masa persidangan ada beberapa hakim itu secara bergantian tidur," kata pengacara Indar, Luhut Pangaribuan.

Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara bagi mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto karena terbukti bersalah dalam perkara penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin. Putusan ini 6 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Indosat bakal melawan dengan mengajukan banding atas vonis empat tahun penjara beserta denda Rp 200 juta yang dijatuhkan kepada Indar Atmanto, mantan Direktur Utama IM2 terkait penyalahgunaan frekuensi 3G di 2,1 GHz.

Hakim menjatuhkan vonis 4 tahun penjara bagi mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto karena terbukti bersalah dalam perkara penggunaan spektrum frekuensi tanpa izin.