Presiden SBY tampaknya harus menyeriusi praktek mark-up biaya akomodasi rombongan presiden saat melawat ke luar negeri oleh oknum Setneg. Sebab, praktek semacam itu sudah sering terjadi. Tidak hanya di Cebu!
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginstruksikan pada seluruh anggota DPRD dari PKS di seluruh Indonesia untuk mengembalikan dana rapelan
tunjangan anggota DPRD kepada masyarakat.
Masuknya sejumlah profesional ke dalam parpol dilakukan agar parpol tak dikesankan berisi orang-orang buangan, baik mantan pejabat atau orang yang tak punya pekerjaan.
Tiga pasang calon gubernur Banten berencana mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Tinggi Banten. Mereka kecewa dengan pelaksanaan pilkada Gubernur Banten.