Malam ini, Ditjen Pajak melakukan penyanderaan Penunggak Pajak di Palembang, Sumatera Selatan.

Kondisi darurat Indonesia karena diserang kartel narkotika membuat Presiden Joko Widodo mengambil langkah tegas. Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk mengekusi mati para gembong narkoba itu.

Dirjen Lapas Handoyo menegaskan, urusan Aiptu Labora yang masih berada di luar penjara bukan tanggung jawabnya. Eksekusi ada di tangan jaksa eksekutor. 

Pemerintah mulai melakukan paksa badan atau penyanderaan terhadap penunggak pajak dengan nilai minimal Rp 100 juta. Namun, gijzeling hanya bisa dilakukan maksimal selama setahun.

Ditjen Pajak melakukan tindakan tegas kepada para penunggak pajak. Hari ini, ada 1 orang penunggak pajak yang dikenakan paksa badan alias penyanderaan (gijzeling).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menindak tegas para penunggak pajak. Khususnya wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan Rp 100 juta atau lebih.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan akan merevisi Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Viada Hafidz mengepresiasi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul yang membebaskan Ervani Emy Handayani (29 tahun).

Empat narapidana lembaga pemasyarakatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi melarikan diri jelang Jumatan. Mereka memanjat dinding dengan kain sarung.

Ruang sidang tiba-tiba menjadi lautan air mata. Suami yang jadi pelaku, istri yang jadi korban dan anak yang dipeluk ibunya, semua menangis. Jaksa akhirnya larut dan air mata perlahan jatuh dari sudut matanya.