RDP antara Komisi III DPR dan KPK deadlock. Wakil rakyat di Senayan ribut menyoal keabsahan putusan KPK. Alasannya ketiadaan salah satu unsur pimpinan. DPR pun dinilai antipemberantasan korupsi.

DPR dinilai mempunyai rencana sistematis untuk mematikan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sikap DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP), Komisi III dan KPK dinilai sebagai buktinya.

Adanya upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin 'membunuh' KPK pada saat ini membuat sejumlah kalangan prihatin. Sikap represif yang dilakukan sejumlah anggota Komisi III DPR mengundang reaksi keras.

Meski tanpa ketua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan jalan terus. Komisi III DPR yang sempat meminta KPK berhenti pun telah mempersilakan.

Ketua Komisi III (Komisi Hukum) DPR Trimedya Panjaitan mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Agung Laksono khusus untuk membahas hasil Rapat Dengan Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK hari Kamis kemarin.

Komisi III mencecar habis empat pimpinan KPK tentang keabsahan putusan mereka pasca Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka. Meski hanya tinggal empat orang, KPK menegaskan keputusan mereka sah.

Setelah diskors dua jam lamanya. Rapat dengar pendapat KPK dan Komisi III DPR kembali diskors sampai minggu depan. KPK ngotot bahwa posisi Ketua KPK dapat diganti secara bergiliran oleh 4 wakil ketua KPK.

Para anggota Komisi III DPR menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan pimpinan KPK. Pimpinan KPK menegaskan bahwa kasus Antasari adalah masalah pribadi, tidak terkait institusi KPK.

Ada-ada saja cara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibid S Riyanto untuk meyakinkan Komisi III soal kekosongan pimpinan. Bibid memberi perumpamaan hal itu lewat secangkir kopi.

Entah karena sudah mendapat kabar atau tidak, Antasari Azhar merasa dirinya akan langsung ditahan usai diperiksa di Polda Metro Jaya 4 Mei lalu. Buktinya, Antasari sudah mempersiapkan koper.