Komisi III DPR telah melakukan investigasi tetang kasus dugaan tindak kekerasan di Mesuji, Lampung. Namun komisi mendapati informasi soal korban meninggal masih belum jelas.

Kekerasan yang terjadi di Mesuji, Lampung, dinilai karena berawal dari adanya politik uang. Hal inilah yang disinyalir menjadi latar belakang tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa tersebut.

Informasi jumlah korban meninggal pada peristiwa di Mesuji, Lampung, hingga saat ini masih simpang siur. Tim kuasa hukum warga, menyebut ada 13 orang yang meninggal karena terlibat sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan di daerah tersebut.

Komisi III turun ke lokasi insiden Mesuji baik di Lampung maupun Sumatera Selatan (Sumsel). Komisi III akan membentuk panitia kerja (Panja) kasus Mesuji setelah reses.

Komisi III DPR turun ke lapangan terkait kasus Mesuji, baik di Provinsi Lampung maupun Sumsel. Dari verifikasi Komisi III, tak ditemukan korban tewas yang disebut-sebut mencapai 30 orang.

Komisi III DPR mendatangi lokasi Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung dan Kecamatan Mesuji, OKI, Sumsel. Temuan DPR, kasus Mesuji berakar dari sengketa lahan, seperti tanah adat/ulayat, perizinan lahan, serta janji perusahaan menjadikan penduduk asli sebagai petani plasma.

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji masih terus mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Setelah lengkap, TGPF akan mengklarifikasi dan verifikasi data dan fakta tersebut kepada semua pihak terkait.

TGPF yang diketuai Denny Indrayana, masih terus mencari kebenaran video pembantaian warga di Mesuji, Lampung. Jika benar video itu dari Thailand, Mayjen Purn Saurip Kadi, Ketua Tim Advokasi Warga Mesuji, harus mempertanggungjawabkannya.

Kasus Mesuji tengah diselidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum berharap semua pihak tidak mempolitisasi kasus dugaan pembantaian itu.

Peristiwa kekerasan antara warga dengan pihak perusahaan di Mesuji, baik yang berada di Lampung maupun di Sumatera Selatan, bukanlah hal baru.