Rapat Paripurna ulang penetapan Tata Tertib (Tatib) DPRD Surabaya masih dianggap tidak sah. Pasalnya, penetapan Tatib itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selain Alisjahbana bertarung lagi pada Pilwali Surabaya 2010 mendatang sebagai Walikota Surabaya, Wakil Ketua Partai Golkar DPD Jawa Timur Yusuf Husni juga incar L-1.

Meski masih menyisakan masalah, pihak pimpinan DPRD Surabaya tetap optimis persoalan anggaran 2010 bisa selesai. Rencananya mereka akan berkonsultasi ke Pemprov Jatim.

Setelah PKB dan PAN melirik posisi wakil walikota, giliran PDS juga akan mengusung kadernya. Nantinya akan dipasangkan dengan calon walikota dari partai lain pada Pilwali 2010 mendatang.

Partai Golkar tidak mengharuskan ketua DPD Partai Golkar Jatim dicalonkan sebagai calon walikota (cawali) dalam Pilwali Surabaya 2010. Calon itu akan dipilih melalui proses kualifikasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya 2010 yang diajukan DPRD. Pemprov beralasan masih ada beberapa hal yang harus dikaji.

Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana mendesak pemprov untuk menyetujui APBD yang mereka ajukan. Ini setelah menerima surat dari Mendagri kalau semua produk hukum yang dibuat sah.

Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Amanat Persatuan Kebangkitan Indonesia Raya (Apindo) DPRD Surabaya menolak menyetujui APBD 2010 sebesar Rp 3 triliun. Alasannya, penetapan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2010 'diboikot' sebagian anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa. Ketidakhadiran ini sebagai protes untuk menunda pengesahan APBD yang terkesan dipaksakan.

Meski mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Surabaya, Wisnu Wardhana terus mengalir. Namun itu tak membuat dia takut. Ia menganggap bahwa mosi tidak percaya tidak diatur dalam tata tertib DPRD.