Tim hukum Prabowo-Hatta mempermasalahkan alat bukti milik KPU yang didapat dengan membuka kotak suara. Menanggapi hal itu, pihak KPU menegaskan alat bukti itu dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Dalam salah satu materi gugatannya, Prabowo-Hatta mempermasalahkan banyaknya pemilih tambahan dan menduga ada mobilisasi pemilih. Tim Hukum Jokowi sebagai pihak terkait menyebut materi gugatan itu tak berdasar.

Selain membahas perkara pengajuan cuti presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), DKPP juga akan menggelar 7 perkara lainnya dalam sidang perdana. Sehingga, total ada 8 agenda sidang.

Capres Prabowo Subianto menilai Pilpres 2014 lebih buruk daripada penyelenggaraan Pemilu di Korea Utara (Korut). Menurut pemerhati Pemilu, pernyataan Prabowo tersebut berlebihan.

"Silakan bisa dilihat dari data yang ada bahwa proses itu sudah sesuai prosedur yang berlaku, jadi itu yang akan kita yakinkan (dalam sidang MK)," kata komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di kantornya Jl Imam Bonjol, Jakpus.

Sementara itu sejumlah KPUD yang telah membuka kotak suara pun angkat bicara terkait polemik ini. Salah satunya adalah Komisioner KPUD Jakarta Barat, Maryadi.

Pembukaan kotak suara dari sejumlah TPS diprotes kubu Prabowo-Hatta. Namun Jusuf Kalla menyatakan tak punya kekhawatiran akan adanya manipulasi lewat langkah pembukaan kotak suara itu.

Kubu Prabowo-Hatta melayangkan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2014 ke MK. Namun dalam berkasnya ada beberapa kesalahan ketik dan data yang dinilai kurang kuat.

Meskipun rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional sempat dihebohkan dengan aksi walk out saksi nomor urut 1, tidak menghalangi KPU memutuskan perolehan suara akhir Jawa Timur. Hasilnya, pasangan Jokowi-JK unggul terhadap Prabowo-Hatta.

Pembahasan rekapitulasi hasil penghitungan suara di DKI Jakarta berlangsung alot, saksi Jokowi-JK pertanyakan landasan Bawaslu DKI merekomendasikan kroscek ribuan TPS dan beberapa TPS untuk pemungutan suara ulang.