Keberadaan SKB Menteri dan Fatwa MUI dianggap menjadi biang kegagalan aparat mencegah kekerasan terhadap Ahmadiyah. Sebab, kepolisian dan aparat desa yang berada di lokasi kejadian, menjadi ragu-ragu untuk mencegah peristiwa yang menewaskan 3 orang itu.

Insiden penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, kemarin adalah pembiaran terhadap perilaku kekerasan.  Pemerintah dinilai gagal melaksanakan amanat konsitusi untuk menjamin kebebasan warga negara untuk beragama.

Polri membantah kecolongan dalam mengamankan insiden penyerangan warga terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polri mengatakan telah melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum insiden terjadi.

Buntut insiden penyerangan jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, muncul tuntutan mundur kepada Menteri Agama Suryadharma Ali. Pihak PPP menilai tuntutan pencopotan Ketua Umumnya tersebut terlalu berlebihan.

Belum diketahui mengapa ribuan warga Cikeusik, Pandeglang, Banten secara brutal menyerang anggota Ahmadiyah. Polri mensinyalir ada pihak yang memprovokasi warga.

Aliansi Pergerakan Islam (API) meminta Ahmadiyah untuk mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Jamaah Ahmadiyah pun diimbau tidak melanggarnya.

Polri belum menetapkan satu pun tersangka kasus penganiayaan terhadap anggota Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Polisi masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait insiden tersebut.

PKB mengutuk penyerangan markas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Penyerbuan tersebut dianggap tak bermoral dan mengingkari ajaran Islam yang damai.

Komnas HAM menilai penyerangan atas jamaah Ahmadiyah di Cikeusik sebagai pelanggaran HAM serius. Namun lebih daripada itu, penyerangan atas kelompok Ahmadiyah akan terus terjadi kalau polisi tidak bertindak.

Komnas HAM akan membentuk tim dan menyelidiki peristiwa penyerangan atas jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Komnas menilai penyerangan itu pelanggaran HAM serius.