Jaksa Agung M Prasetyo menolak revisi PP Nomor 99/2012 yang mengatur tata cara pemberian remisi bagi narapidana khusus seperti korupsi. Aturan syarat mendapatkan remisi yang sudah dijalankan selama ini, dinilai sudah tepat. 

Soal pidana tambahan berupa pencabutan hak politik termasuk remisi dan pembebasan bersyarat sebetulnya sudah diajukan Jaksa KPK saat menuntut terdakwa korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. 

Rencana remisi koruptor tengah mengemuka. Adalah Menkum Yasonna Laoly yang menggulirkannya. Remisi adalah hak bagi napi. Hukuman semestinya bisa diperberat di tingkat penuntutan atau vonis pengadilan.

Mantan Menkum HAM Amir Syamsuddin bisa memahami apa yang dimaksud Menkum Yasonna Laoly soal remisi koruptor. Amir menyampaikan, maksud Laoly sebenarnya terkait hak yang dimiliki napi sesuai UU. 

Menkum HAM Yasonna Laoly mewacanakan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait wacana tersebut.

Menkum HAM Yasonna H Laoly berniat memberikan remisi bagi koruptor yang di masa Presiden SBY telah dibatasi. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji berpendapat bila ide Menkum itu terealisasi, maka akan membuat gap antara pemerintah dan masyarakat.

‎Menkum HAM Yassona Laoly berencana meninjau ulang PP No 29 tahun 2012 tentang pembatasan remisi bagi narapidana kasus korupsi yang dikeluarkan pada era Presiden SBY. Menanggapi hal itu, Polri siap menjalankan kebijakan pemerintah.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy tidak mempersoalkan rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor.

Agung Laksono menganggap wajar rencana Menkum HAM Yasonna Laoly meninjau ulang PP yang membatasi remisi bagi koruptor. Agung menyebut Menkum hanya menjalankan UU yang menegaskan tidak ada diskriminasi.

Revisi Undang-undang Telekomunikasi No 36/99 tidak masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2015. Hal ini disayangkan banyak pihak meski DPR berjanji akan menggebernya mulai tahun ini.