detikNews

Membandingkan DPR-KPK Dalam Kepercayaan Publik dan Bebas KKN

Lembaga Survei Indo Barometer mengungkap hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan KPK. Seperti apa hasilnya?

Jumat, 09 Okt 2015 17:08 WIB

detikNews

Setahun Pemerintahan Jokowi KPK Jadi Paling Terpercaya, DPR Sebaliknya

"Tingkat kepercayaan publik tertinggi adalah pada KPK, TNI, dan Presiden," kata Muhammad Qodari dari Indo Barometer saat memaparkan hasil survei.

Jumat, 09 Okt 2015 04:12 WIB

detikNews

Aktivis Semarang Blacklist Anggota DPR Pengusul Revisi UU KPK Dari Jateng

Aksi penolakan revisi UU KPK digelar termasuk di Kota Semarang dengan membakar kertas berisi kekecewaan massa terhadap anggota DPR RI. 

Kamis, 08 Okt 2015 16:00 WIB

detikNews

Sidang Digelar Siang ini, Begini Isi Gugatan Pengusaha ke PKL Rp 1,12 M

Sidang kasus perdata soal penggunaan tanah keraton oleh pengusaha Vs PKL di Yogya digelar siang ini. Berikut isi gugatan pengusaha ke PKL.

Senin, 21 Sep 2015 13:19 WIB

detikNews

Ridwan Kamil: Bandung Jadi Tuan Rumah Hari Antikorupsi Desember Mendatang

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memberi jawaban dengan bukti atas survei Transparency International Indonesia (TII).

Selasa, 15 Sep 2015 21:46 WIB

detikNews

KPK: Mindset Publik Soal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menurun

Johan Budi menilai cara pandang masyarakat mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi menurun. Ada beberapa gejala yang terlihat terkait hal ini.

Selasa, 04 Agu 2015 18:00 WIB

detikNews

Pernah Gagal, Pasangan Suami Istri Ini Kembali Maju di Pilwakot Balikpapan

Pasangan suami istri Abdullah Hakim dan Wahidah, mengajukan diri sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan lewat jalur independen.

Jumat, 31 Jul 2015 06:20 WIB

detikFinance

Chevron Kembalikan Proyek Harta Karun Energi Ini ke Pemerintah

Chevron Geothermal Indonesia mengembalikan Wilayah Kerja Panas Bumi Gunung Ciremai, Jawa Barat kepada pemerintah.

Selasa, 07 Jul 2015 17:16 WIB

detikNews

Kinerja Menteri Kurang Greget, Jokowi Dinilai Kecolongan di Legislatif

Presiden Joko Widodo pun dinilai lagi-lagi kecolongan akibat kurang baiknya kerja para menteri, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan legislatif.

Sabtu, 27 Jun 2015 16:50 WIB

detikFinance

Gandeng KPK, Menkeu: Jangan Ada Lagi 'Uang Terima Kasih'

"Kita tahu ada kebiasaan di masyarakat berupa tanda terima kasih kepada aparat atau petugas baik barang atau uang," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro.

Rabu, 24 Jun 2015 11:20 WIB