Fraksi PDIP merekomendasikan proses hukum kepada Mantan Gubernur BI Boediono dan Mantan Ketua KSSK Sri Mulyani, karena melakukan pelanggaran dalam memutuskan bailout Bank Century pada November 2008.

Fraksi Partai Demokrat menilai kebijakan bailout Bank Century pada November 2008 yang diambil oleh pelaku kebijakan ekonomi saat itu merupakan hal yang tepat untuk untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi.

FPD menilai secara keseluruhan proses penyelamatan Bank Century sudah sesuai dengan proses perundangan yang berlaku. Tidak ditemukan juga aliran dana ke parpol maupun capres sebagaimana dituduhkan.

PPP bersepakat tidak akan menyebut nama siapa yang bertanggung jawab atas skandal Bank Century. Bersama dengan Partai Demokrat (PD), PPP hanya akan menyebut institusi yang dinilai bertanggung jawab.

Partai koalisi SBY di Pansus Angket Bank Century bakal dikunci oleh pandangan awal yang pernah mereka sampaikan sendiri tentang proses merger sampai aliran dana Bank Century.

Partai Golkar menegaskan akan tetap obyektif dalam membuat kesimpulan Pansus Century. Jika dari sikap kritisnya itu berakibat ada satu saja menteri dari Golkar dicopot oleh SBY, partai beringin akan meninggalkan koalisi.

Amien Rais mempunyai pandangan berbeda mengenai kinerja Pansus Century. Menurutnya proses panjang yang sedang dijalani Pansus saat ini bagaikan kisah Nabi Isa yang menemukan sekelompok orang yang sedang merajam seorang penzina

Fraksi Gerindra dan PPP menyatakan pandangan yang akan disampaikannya akan konsisten seperti pandangan awal mereka tentang FPJP, Merger dan PMS.

Fraksi PDIP menyimpulkan ada pelanggaran hukum berat dan korupsi dalam pengucuran aliran dana Century. Untuk itu FPDIP mendesak pihak berwajib segera mengambil tindakan tegas.

Dana suntikan bailout atau Penyertaan Modal Sementara (PMS) tahap pertama kepada Bank Century diberikan sebesar Rp 632 miliar, sesuai dengan mekanisme rapat KSSK dan bukan sebuah konspirasi.