Fit dan proper test Capim KPK terancam tertunda lagi. Sebab, rapat Komisi III DPR yang membahas mekanisme LHKPN belum tuntas hari ini. Belum selesainya rapat ini bisa berimbas pada terganggunya jadwal fit dan proper test capim KPK.

Komisi III DPR melakukan rapat dengan Pansel KPK untuk membahas mekanisme LHKPN Capim KPK yang kemarin sempat dipermasalahkan. Namun rapat terpaksa diskors karena kehadiran Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Komisi III DPR akan memanggil Menkum HAM bersama Pansel KPK. Tujuannya meminta klarifikasi keduanya sebelum melanjutkan fit and proper test capim KPK.

Panitia Seleksi KPK dinilai melakukan kesalahan administratif yang cukup fatal. Untuk keperluan klarifikasi, Komisi III DPR akan meminta keterangan Pansel KPK sebelum melanjutkan proses uji kepatutan terhadap capim KPK.

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Pansel Capim KPK, Imam Prasodjo, mengakui ada kesalahan administratif dalam formulir pengecekan harta kekayaan Capim KPK. Pihaknya siap bertanggungjawab.

Abraham Samad mengaku aneh dengan saat mengisi formulir laporan harta kekayaan yang disodorkan oleh Pansel KPK. Formulir itu mencantumkan Ketua KPK periode lalu sebagai penerima kuasa. Aneh?

Ada yang aneh dalam laporan harta kekayaan 3 Capim KPK. Ternyata, dalam formulir laporan yang mereka isi tersebut masih mencantumkan Ruki Cs sebagai penerima kuasa.

Calon Pimpinan (Capim) KPK Abraham Samad disebut memiliki hubungan dekat dengan partai politik. Hal itu langsung dipertanyakan oleh anggota Komisi III saat fit and proper test Capim KPK digelar.

Ketua KPK Busyro Muqoddas secara tajam mengeritik pejabat negara yang sangat perlente, hidup mewah di atas ideologi pragmatis dan budaya hedonistik. Menurut Busyro, ideologi pragmatis dan hedonis adalah akar dari korupsi.

Ketua FPD DPR Muhammad Jafar Hafsah mengimbau anggota FPD DPR untuk meninggalkan budaya hidup mewah. Anggota FPD DPR diminta mencoba hidup sederhana dan memberikan contoh yang baik bagi rakyat.