Caleg DPR RI dari PPP, Usman M Sokan kehilangan suara pemilihnya. Suara Usman berpindah ke caleg nomor urut 2 PPP. Usman yang caleg nomor urut 1 ini pun akhirnya gagal masuk ke Senayan.

Kakak 2 buron tersangka teroris, Anugerah, menjabat sebagai anggota DPRD Tangerang selama 2 periode. Kakak kandung M Syahrir dan Syaifudin Zuhri ini gagal saat menjajal jadi caleg DPRD Banten.

Sial betul nasib Arifuddin yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Tuban tapi tidak bisa mengikuti pelantikan. Polisi tidak mengizinkan kader Partai Demokrat ini keluar dari tahanan.

Rencana 115 caleg yang gagal masuk Senayan menggugat KPU karena tidak melaksanakan putusan MA dianggap sebagai manuver tanpa kekuatan. KPU diminta tetap dengan putusannya yang bersandar pada putusan MK dan segera mengabil keputusan pasti.

Para caleg yang gagal masuk Senayan karena putusan MA soal penetapan tahap kedua tidak jadi dilaksanakan akan menggugat KPU ke PTUN. Hal itu dilakukan karena mereka menganggap KPU melanggar UU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) No 15/2009 tentang pembatalan penghitungan kursi pemilu legislatif tahap kedua tidak berlaku surut. Partai Demokrat (PD) merasa tidak dirugikan oleh sikap KPU itu.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa diminta mengundurkan diri. Harifin dinilai gagal menjadi taladan bagi hakim MA.

Pemilu 2009, baik legislatif (Pileg) maupun eksekutif (Pilpres) telah memberi kita banyak pelajaran. Pelajaran itu berupa betapa tidak lakunya kejujuran, betapa rapuhnya keadilan, dan betapa sia-sianya kerahasiaan memilih.

Tiga parpol pendukung SBY-Boediono, yakni PAN, PKS, dan PPP, akan mengadukan MA ke KY pada Senin, 27 Juli. Mereka menilai MA telah melanggar kode etik dengan mengeluarkan putusan yang membatalkan peraturan KPU tentang penetapan kursi DPR tahap kedua.

PBHI Jakarta mengajukan Judicial review UU 10/2008 mengenai batas waktu dan pelapor pelanggaran pemilu. Dengan judicial review ini, siapa saja bisa melaporkan KPU dan Bawaslu ke Kepolisian.