Kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang memastikan, kliennya masih berada di Indonesia. Namun Anggodo sulit dihubungi. Ngumpet di mana?

Presiden SBY diimbau agar jangan diam melihat polemik tentang rekaman yang menyangkut rekayasa 2 pimpinan KPK. Jika penyelidikan Polri macet, Presiden harus bertindak.

Bukti rekaman suara yang mirip pejabat Kejagung dan kepolisian harus diungkap. Jika ini dilakukan, Bibit dan Chandra bisa bebas tanpa harus melewati persidangan.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) yang menyatakan tak ada rekayasa dalam kasus pimpinan KPK. Sikap Kapolri yang defensif ini dipertanyakan dan dinilai tidak profesional.

Presiden SBY diminta bersikap soal adanya dugaan rekayasa dalam kasus 2 wakil ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Pihak-pihak yang terlibat dalam konspirasi harus ditindak.

Jaksa Agung telah meminta klarifikasi kepada petinggi Kejagung yang namanya mencuat dalam rekaman rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK. Jika bukti cukup, Kejagung siap menindaklanjutinya.

Rekaman adanya dugaan rekayasa dua pimpinan KPK sebaiknya segera diungkap ke publik. Hal tersebut penting untuk melakukan reformasi besar-besaran penegakan hukum di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera membeberkan bukti rekaman rekayasa dalam penetapan tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Publik harus tahu kalau memang ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK.

Jaksa Agung Hendarman Supandji cukup hanya meminta klarifikasi saja kepada Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga tentang rekaman yang berisi rekayasa kasus terhadap pimpinan KPK.

Adanya dugaan rekayasa dalam penetapan tersangka Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto menguat. Bukti kuat pun sudah dikantongi tim pengacara dan akan dilaporkan ke KPK. Namun semuanya menunggu proses yang berjalan.