RJ Lino, Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), mengatakan sudah banyak pihak yang menyatakan biaya logistik Indonesia sangat besar. Namun belum ada pihak yang mencari apa penyebabnya.

Beberapa waktu lalu, pemerintahan Presiden Jokowi memberikan 'suntikan' berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah BUMN. Jumlahnya mencapai Rp 64,8 triliun.

RJ Lino, Dirut Pelindo II, mengakui mematok tarif jasa dalam dolar AS kepada perusahaan pelayaran asing. Namun, operator Pelabuhan Tanjung Priok ini punya alasan yang kuat.

UU No 7/2011 tentang Mata Uang menyatakan, setiap transaksi di dalam negeri wajib pakai rupiah. Namun di pelabuhan, masih ada sejumlah tarif yang dipatok dan dibayarkan dalam mata uang asing.

Pelindo II diam-diam telah mengikat kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait rencana pembangunan Pelabuhan baru di Cirebon.

Pelindo II menyiapkan anggaran Rp 3-4 triliun untuk mengembangkan transportasi kontainer berbasis kanal atau waterway dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Cikarang.

UU Mata Uang mengamanatkan seluruh transaksi di dalam negeri wajib menggunakan rupiah. Pelabuhan dinilai sebagai salah satu tempat yang masih menggunakan mata uang asing dalam bertransaksi.

Pelindo II akan mulai membangun proyek transportasi kontainer berbasis kanal atau sungai (waterway) pada tahun ini. Proyek ini ditargetkan dimulai September 2015, sehingga pada akhir 2016 sudah mulai bisa digunakan.

Pelindo II menargetkan mulai meresmikan dibukanya terminal I Pelabuhan Kalibaru atau New Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada September 2015.

Truk-truk besar dengan muatan barang berlebih dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan parah di Tol JORR. Sejak dibuka jalur JORR W2 yang merupakan akses ke Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta jumlah truk yang masuk JORR semakin meningkat.