"Presiden harus meminta klarifikasi Kapolri sehubungan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS per empat bulan untuk Polri," kata Koordinator IPW, Neta S Pane.

"Kalau ada polisi yang begitu-begitu itu, laporkan saja ke Propam, bisa Propam Polda Metro atau Propam Polres setempat," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar

IPW mencatat ada 40 titik yang diduga menjadi lokasi pemungutan liar. Di antaranya di jalur busway, flyover dan underpass.

Indonesia Property Watch (IPW) mengakui sudah banyak menerima keluhan dari pengembang skala kecil yang selama ini banyak membangun rumah tipe 21. 

Presiden SBY memutuskan mengganti KaBIN dari mantan Kapolri Sutanto ke mantan Danpaspampres Marciano Norman. Pegantian ini dinilai akan memberikan efek buruk ke Polri.

Bantah-membantah antara Kejagung dan Polri soal status Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary terkait kasus Pilkada Halmahera Barat memicu polemik. Jaksa Agung Basrief Arief mengaku siap jika memang harus dievaluasi oleh Presiden.

Status Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary terkait kasus Pilkada Halmahera Barat tidak jelas. Kejagung yakin Hafidz sudah berstatus tersangka. Namun Polri justru membantahnya. Loh!

Perwira menengah di lingkungan Polda Jabar dikabarkan harus patungan untuk mendatangkan Miss Universe 2011 asal Angola Leila Lopes pada hari Kesatuan Gerak Bhayangkari. Kalau penggalangan dana itu benar dilakukan, IPW minta KPK mengusut dana yang kabarnya sudah terkumpul sebesar Rp 750 juta.

KPK diminta untuk tidak menggubris permintaan Ketua DPR Marzuki Alie agar lembaga antikorupsi itu menunda pemeriksaannya kepada pimpinan Badan Anggaran DPR. Permintaan itu sangat aneh.

Penasihat Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan menilai, kasus Nazaruddin sudah rusak dari hulu sampai hilir.