Pemerintah didesak untuk merevisi pasal 169 huruf b UU Minerba, karena penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak dapat dilakukan tepat waktunya.

Setelah lebih dari setahun disahkannya UU Minerba Nomor 4 tahun 2009, ternyata masih banyak kontraktor pertambangan menolak untuk melakukan penyesuaian kontrak sebagaimana diatur dalam UU itu.

Maka meski orang-orangnya banyak yang baru namun mereka hanya akan berjalan dalam kerangka sistem yang sudah dibentuk. Selama ideologi kapitalisme neoliberalisme tetap dianut maka pergantian pemimpin tidak akan memberikan perubahan mendasar.

Pemerintah berencana membatasi ekspor batubara menjadi 150 juta ton per tahun. Hal itu dilakukan mengingat adanya peningkatan konsumsi batubara dalam negeri.

Bintangdelapan Group dengan Dingxin Group siap merealisasikan pembangun pabrik nikel dengan investasi maksimal senilai US$ 1 miliar selama 5 tahun ke depan di Sulawesi Tengah. 

Kelakuan anggota dewan yang mengiris-iris hati rakyat bukan pertama kalinya terjadi. Dewan yang terhormat itu pernah menyetujui kebijakan terkait dengan kenaikan harga BBM. Dewan pernah juga mengesahkan UU yang semuanya merugikan rakyat banyak.

Krisis energi nasional perlu segera ditangani secara serius oleh berbagai pihak. Tugas besar tersebut berada di tangan pemerintah. Langkah nyata yang bisa ditempuh adalah melakukan efisiensi energi khususnya untuk konsumsi BBM serta listrik.

Pemerintah diminta hati-hati dalam menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang akan ditenderkan sebagai wilayah pertambangan. jangan sampai justru merusak iklim usaha.

Perbaikan ekonomi Indonesia akan membuat IHSG terus bergerak di teritori positif. Berikut rekomendasi eTrading.

Pemerintah akan mewajibkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan 20 persen sahamnya setelah 5 tahun berproduksi. Namun belum ada mekanisme sanksi bagi perusahaan yang lalai.