Polemik di Mahkamah Konstitusi (MK) tak kunjung selesai menyusul keluarnya hasil investigasi tim yang diketuai Refly Harun. Krisis kepemimpinan ditengarai menjadi penyebabnya.

KPK akan memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui adanya dugaan percobaan penyuapan di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Termasuk hakim-hakim MK.

Tidak hanya siap diperiksa, Bupati Simalungun JR Saragih bahkan berinisiatif buka-bukaan terkait dugaan suap di MK ke KPK. Saragih akan membawa sejumlah bukti.

Panitera Pengganti, Makhfud, dinonaktifkan dari pekerjaannya sampai tim internal MK selesai melakukan seluruh tahapan pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga obyektivitas pemeriksaan.

Permasalahan dugaan percobaan penyuapan di tubuh Mahkamah Konstitusi terus bergulir. Masing-masing pihak kini justru saling melaporkan ke penegak hukum.

Nama Refly Harun dalam beberapa pekan terakhir ini banyak dikutip media massa. Ini bermula ketika mantan wartawan ini, menulis sebuah artikel di harian Kompas, dengan judul "MK Masih Bersih?".

Ketua MK dipuji sikapnya saat langsung membentuk tim investigasi soal isu dugaan percobaan penyuapan di lembaganya. Namun sikap Mahfud juga dikritik setelah dia terkesan berlebihan dalam menanggapi hasil investigasi tim ini.

Putri hakim konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati memberikan keterangan kepada tim internal MK. Perempuan yang berprofesi sebagai pengacara ini merasa lega setelah dapat menggelontorkan fakta versinya kepada tim.

Hasil laporan tim investigasi internal MK menemukan dugaan adanya permainan terkait Pemilukada Bengkulu Selatan. Nama putri Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, Neshawati Arsyad, pun ikut terseret dalam sengakata Pemilukada tersebut.

Refly Harun dan tim investigasi dugaan suap di MK berencana akan melapor ke KPK. Tindakan ini sesuai dengan rekomendasi dari tim, kalau 5 hari setelah hasil disampaikan tidak ada tindak lanjut akan dibawa ke KPK.