Komisi III DPR yang membidangi hukum mendukung langkah Prita Mulyasari untuk melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK atas putusan kasasi MA.

Komisi III DPR mendukung langkah Prita Mulyasari untuk mengajukan PK atas putusan kasasi MA. Komisi III berpendapat Prita tidak bersalah dalam kasus pencemaran nama baik yang diadukan RS Omni Internasional.

Putusan kasasi atas kasus pencemaran nama baik yang menyeret Prita Mulyasari membuat terpidana ini kebingungan. Melalui pengacaranya Prita meminta Komisi III DPR memanggil Jaksa Agung dan Ketua MA.

MA menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun kepada Prita Mulyasari. Putusan itu membuatnya dibayangi keraguan dalam beraktivitas.

Dukungan terhadap Prita untuk mengajukan PK atas kasusnya melawan RS Omni terus mengalir. Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edy juga mendukung langkah itu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Prita Mulyasari. KPAI menilai putusan itu tidak berpersfektif.

Komisi III DPR mendorong Prita Mulyasari mengajukan PK atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Namun Komisi III DPR mengimbau agar PK ditangani oleh pimpinan MA. 

Prita Mulyasari yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) atas pencemaran nama baik RS Omni, tidak mau terburu-buru mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Prita menunggu salinan putusan MA.

MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah karena menyebarkan rasa ketidakpuasannya tehadap layanan RS Omni International, Tangerang. Prita diminta tidak tinggal diam dan segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Front Pembela Islam (FPI) menilai putusan MA yang mengabulkan peninjauan kembali (PK) mantan Pimred Playboy Indonesia, Erwin Arnada sebagai tindakan keblinger. Menurut FPI, Majalah Playboy adalah produk pornografi bukan produk pers.