detikNews

Ahli Hukum: Tindakan BP Migas Sebelum Putusan MK Sah

Putusan MK yang membubarkan BP Migas tidak berlaku surut. Namun ke depannya, pemerintah harus mereview semua jenis perjanjian migas dengan semua pelaku pasar sesuai amanat UUD 1945.

Selasa, 13 Nov 2012 17:25 WIB

detikFinance

Kekuasaan BP Migas akan Diserahkan ke Kementerian ESDM

Pemerintah akan mengalihkan tigas BP Migas kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Selasa, 13 Nov 2012 17:14 WIB

detikFinance

BP Migas Bubar, Pertamina Paling Siap Ambil Alih Tugas Sektor Hulu Migas

Pemerintah harus segera mengeluarkan keputusan dengan cepat pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait 'pembubaran' BP Migas.

Selasa, 13 Nov 2012 16:08 WIB

detikFinance

BP Migas Bubar, Perusahaan Migas Bisa Resah

Pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) oleh Mahkamah Konsitutusi (MK) bisa mengganggu iklim investasi migas di Indonesia.

Selasa, 13 Nov 2012 15:42 WIB

detikFinance

BP Migas Bubar, Pertamina Bisa Kembali 'Berkuasa'

Dengan bubarnya BP Migas, maka kewenangan Pertamina kembali besar. Karena Pertamina bisa memperoleh kewenangan yang selama ini dipegang BP Migas.

Selasa, 13 Nov 2012 15:26 WIB

detikFinance

BP Migas Dibubarkan, Hatta: Saya Belum Baca Putusan MK

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan belum mengetahui isi dari putusan MK soal BP Migas, namun ia akan segera membaca isi salinannya.

Selasa, 13 Nov 2012 13:39 WIB

detikNews

BP Migas Kikis Kekuasaan Negara, Tujuan UUD 1945 Tidak Tercapai

BP Migas diputuskan MK sebagai badan yang bertentangan dengan UUD 1945. BP Migas mendegradasi kekuasaan negara atas migas yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat.

Selasa, 13 Nov 2012 13:16 WIB

detikFinance

Mahkamah Konstitusi Bubarkan BP Migas

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan tokoh intelektual muslim atas gugatan UU 22/2001 tentang Migas.

Selasa, 13 Nov 2012 12:15 WIB

detikNews

Alasan MK Bubarkan BP Migas: Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan

MK memutuskan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, MK menilai BP Migas tidak efisien dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.

Selasa, 13 Nov 2012 12:02 WIB

detikNews

Din Syamsuddin: Putusan MK Terkait BP Migas Itu Kemenangan Rakyat

MK memutuskan untuk mengabulkan uji materi mengenai kedudukan BP Migas pada UU 22/2001 tentang Migas. Menurut salah satu penggugat UU tersebut, Din Syamsuddin, putusan MK merupakan sebuah kemenangan bagi rakyat Indonesia.

Selasa, 13 Nov 2012 11:54 WIB