Partai Golkar sudah geram dengan cara diplomasi Menlu yang tidak maksimal, terutama menghadapi Malaysia. Jika keterangan Menlu di Komisi I DPR terkait penangkapan tiga petugas DKP Kepri tidak jelas, FPG akan mendorong hak interpelasi.

Ketua DPR Marzuki Alie menilai keinginan sejumlah anggota DPR untuk menggulirkan hak interpelasi DPR terkait lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia belum perlu. Marzuki menyarankan anggota DPR cukup mengkritik agar Menlu memperbaiki pola diplomasinya.

Lemahnya diplomasi adalah cerminan lemahnya pemerintah. Oleh karenanya, menyalahkan menteri luar negeri (Menlu) karena diplomasi yang lemah terhadap Malaysia adalah salah kaprah dan tidak adil.

Fraksi Partai Demokrat DPR menolak mentah-mentah usulan penggunaan hak interpelasi DPR untuk meminta penjelasan Presiden atas lembeknya diplomasi Pemerintah terhadap Malaysia. PD meyakini Pemerintah masih mampu tegas menghadapi Malaysia.

Dorongan FPDIP agar DPR menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden SBY atas lemahnya diplomasi Indonesia terhadap Malaysia ditolak mentah-mentah oleh FPAN dan FPPP. Sebab urusan diplomasi ada di tangan Menlu.

FPDIP DPR mendorong agar semua anggota DPR mengusulkan hak interpelasi atas lemahnya diplomasi Pemerintah menghadapi Malaysia. Kasus penangkapan tiga petugas DKP Kepri oleh Polisi Diraja Malaysia mencoreng muka Indonesia di mata Internasional.

Rekaman Ade Rahardja-Ari Muladi yang sebelumnya disebut ada oleh aparat penegak hukum ternyata tidak ada, yang ada hanya call data record (CDR). Untuk meminta penjelasan secara resmi, DPR bisa menggunakan hak interpelasi ke Presiden SBY.

Sekitar 500 orang dari GMBI berunjuk rasa menuntut DPRD Jabar untuk menggunakan hak angket atau interpelasi terkait kebijakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mengangkat 12 tenaga ahli diduga ilegal.

DPR mengajukan pembentukan tim pengawas (Timwas) elpiji. Permintaan ini merupakan bentuk perhatian serius  terhadap maraknya ledakan tabung elpiji ukuran 3 kg dan 12 kg.

Isu suap terhadap anggota DPRD Jabar berhembus kencang melalui SMS. Dikabarkan setiap anggota dewan yang menolak menggunakan hak interpelasi LKPJ Gubernur tahun 2009 diberi uang kadeudeuh sekitar Rp 5 juta-Rp 10 juta.