Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memberikan dana triliunan rupiah untuk otonomi khusus provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat di 2012 nanti.

Ada dua topik pada paruh terakhir bulan Oktober ini yang menjadi trending news di media nasional dan juga diberitakan media internasional, baik media massa cetak, online, elektornik maupun social media.

Menyelesaikan konflik di Papua tak cukup hanya dengan mengirim pasukan TNI untuk mengejar separatis. Perlu kajian khusus soal sumber permasalahan di Papua, terutama soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 29 triliun.

DPR menyayangkan adanya gerakan separatis Papua Barat Merdeka yang hingga kini bercokol di bumi cendrawasih. Padahal pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus (Otsus) yang besar bagi Papua.

Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah rapat pembahasan anggaran 2012 di Wisma Kopo milik DPR di Puncak, Jabar. Salah satu yang dibahas adalah soal dana optimalisasi.

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan berubah pada tahun 2012 mendatang. Dana BOS dari Kemendiknas tak akan melalui pemerintah kabupaten/provinsi lagi.

BP Migas memrotes keras aturan baru pemerintah yang mengenakan pajak barang migas untuk eksplorasi di dalam negeri, karena dinilai merusak iklim investasi.

Bantuan sosial selama ini justru digunakan untuk kepentingan Pilkada. Untuk menghindari terulangnya hal tersebut, diusulkan agar 6 bulan menjelang pelaksaan Pemilukada, calon incumbent dilarang memberikan Bansos.

Sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah. Hal itu dipandang sebagai bentuk politisasi anggaran dan kejahatan Pemilukada.

Sejumlah program bantuan sosial yang pelaksanaannya di daerah tidak tepat sasaran. Dana yang seharusnya diberi ke masyarakat justru dipakai untuk keperluan politik kepala daerah.