PDSmulai menentukan sikap menjelang pemilihan walikota Surabaya. PDS mengundang semua kandidat calon walikota. Cawali ini akan mereka perkenalkan pada kader.

Pendaftaran calon walikota dari Partai Demokrat batal ditutup tanggal 15 Januari. Untuk memberikan kesempatan para pendaftar berpasangan (calon walikota dan wakil) maka waktunya diperpanjang.

Upaya pelestarian Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kota lain diharapkan juga meniru langkah Kota Surabaya.

Ketua Partai Demokrat Jatim mengingkatkan Ketua Cabang Surabaya Wisnu Wardhana tidak menolak pendaftaran bagi calon walikota yang tidak satu paket bersama wakilnya. Jika ngotot, Wisnu dianggap melanggar.

Ngototnya Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya yang mengharuskan calon walikota yang mendaftar di partainya harus beserta wakilnya dipertanyakan. Apalagi di aturan partai tidak ada landasan hukumnya.

DPC Partai Demokrat Surabaya tetap bersikukuh aturan yang mengharuskan calon walikota untuk mendaftar bersama calon wakilnya adalah instruksi dari DPP. Mereka tidak akan mencabut aturan baru itu.

Tim penjaringan calon walikota Partai Demokrat Surabaya mengeluarkan aturan baru yang disinyalir sebagai upaya menjegal Arif Afandi. Namun kabar penjegalan ini langsung dibantah oleh Ketua DPC PD, Wisnu Wardhana.

Bakesbang Linmas Surabaya berjanji tidak akan tebang pilih menertibkan baliho calon walikota dan calon wakil walikota. Baliho yang berdiri di jalur hijau seperti ruang terbuka hijau, pohon ataupun taman akan mereka copot.

Baliho bergambar Ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana dan Walikota Bambang DH yang berdampingan di atas Taman Bundaran Satelit dibongkar. Pembongkaran dilakukan anggota Bakesbang Linmas.

Langkah Ketua Partai Demokrat Surabaya Wisnu Wardhana cukup berani. Meski partainya belum memutuskan rekomendasi, dia yang mencalonkan walikota ini blak-blakan menggandeng Bambang DH sebagai wakilnya.