Kubu Prabowo-Hatta menduga ada pelanggaran Pilpres 2014 terstruktur, sistematis dan masif terkait Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Prabowo-Hatta menilai ada jumlah DPKTb yang melebihi DPT. 

Daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) atau pemilih dengan KTP dituding cara KPU untuk berbuat curang. Saksi ahli Didik Supriyanto heran karena DPKTb sudah ada sejak pileg dan tak ada yang persoalkan.

Pihak KPU menghadirkan mantan hakim MK Harjono dalam sidang hari ini. Harjono membantah dalil Prabowo soal daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) yang dianggap dibuat KPU untuk memenangkan Jokowi-JK.

Pertempuran di MK antara kubu Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memasuki babak akhir hari ini. Ibarat perang Bratayudha, kedua kubu akan mengeluarkan kartu as masing-masing di depan 'Sembilan Sulaiman'.

Untuk kesekian kalinya, tim kuasa hukum Prabowo-Hatta 'menantang' komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Tim Prabowo-Hatta meminta KPU menjelaskan perbedaan jumlah pemilih khusus dalam Pilpres dengan Pileg.

KPU masih terus dicecar tim Prabowo-Hatta soal Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU pun akan menyiapkan ahli mengenai hal itu.

Pembukaan kotak suara di lima wilayah kota DKI Jakarta pada 23 Juli lalu dipermasalahkan oleh Tim Prabowo-Hatta. Dalam sidang DKPP, KPU DKI selaku teradu menjelaskan bahwa langkah pembukaan kotak suara itu sudah sesuai rekomendasi Bawaslu DKI.

Satoniha, saksi dari Prabowo-Hatta yang merupakan anggota KPPS TPS 3 Desa Babulahusa, Majino, Nias Selatan, Sumatera Utara, mengaku mencoblos 6 surat suara pada Pilpres 9 Juli 2014 lalu.

KPU RI mengeluarkan intruksi agar KPU Kabupaten/kota mengambil bukti pemilu dengan membuka kotak suara untuk hadapi sidang MK. KPU Jakarta Timur membuka lebih dari 1.500 kotak suara untuk materi yang diajukan Prabowo-Hatta itu.

‎Kubu Prabowo-Hatta keberatan dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang disebutnya terindikasi kecurangan. Anggota KPU Jakarta Pusat Wahyu Dinata dicecar soal DPKTb ini oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK).