Go-Jek dan transportasi berbasi aplikasi lain sempat dilarang karena tak diatur dalam Undang-Undang. Apa tanggapan komisi V DPR?

Terkait polemik Go-Jek dkk, Wakil Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat mengatakan agar ada solusi terkait layanan berbasis internet itu. Djarot menyarankan agar legislator merevisi terlebih dahulu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wagub Djarot menyarankan agar legislator merevisi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait polemik Go-Jek dkk.

Wagub Djarot angkat bicara tentang Menhub Jonan melarang operasi Go-Jek dkk yang berbasis aplikasi. Ia menilai larangan itu tidak memperhatikan aspek sosial.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan angkat bicara untuk meluruskan tudingan diskriminasi perlakuan antara ojek online dengan ojek pangkalan. Menurutnya, ini yang membedakan antara keduanya.

Go-Jek, GrabBike, dan layanan sejenisnya memang telah resmi dilarang Kementerian Perhubunganan. Namun, kalau aplikasi transportasi itu mau kembali beroperasi seperti sediakala, ada syarat yang harus dipenuhi.

Go-Jek dan transportasi sejenisnya dilarang oleh Kemenhub lantaran tak sesuai dengan regulasi. Lalu bagaimana dengan ojek pangkalan?

Kementerian Perhubungan telah melarang layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber, Go-Jek, Go-Box, GrabTax, GrabCar, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya. Ini dasar aturannya!

Kemenhub melarang layanan transportasi berbasis aplikasi Internet seperti Uber Taksi, Go-Jek, Go-Box, Grab Taksi, Grab Car, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenis.

Kemenhub melarang pengoperasian transportasi pelat hitam berbasis aplikasi Internet. Transportasi 'pelat hitam' seperti Go-Jek hingga Uber dianggap ilegal