Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono buka suara soal geger pemecatan di tubuh Fraksi Demokrat‎ DPR. Ketua Fraksi Demokrat ini meminta semua pihak agar menunggu dengan sabar perkara ini. 

Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed menyangkal pemerintah negaranya tak serius menyelesaikan sengketa batas maritim dengan Indonesia. 

Selain memilih Ketua Umum, Muktamar VIII PPP juga menata ulang AD/ART. Salah satu ketentuan yang diubah adalah mengenai jabatan fungsionaris partai.

Ketua Pimpinan Majelis Syariah Maimoen Zubair (Mbah Moen) menegaskan Muktamar PPP yang digawangi kubu Romahurmuziy (Romi) danSuryadharma Ali (SDA) tidak sah. Pria yang biasa disapa Mbah Moen itu menyarankan agar partainya menggelar Muktamar Islah, Minggu (19/10) mendatang.

Indonesia bersama empat negara lainnya mengajukan gugatan atas kebijakan Australia menerapkan ketentuan wajib kemasan polos untuk semua produk tembakau.

Wamenkum HAM Deddy Indrayana menilai penandatanganan Perpu Nomor 1 tahun 2014 adalah jawaban Presiden SBY atas kritik dan masukan dari masyarakat Indonesia.

Tapi, bila semua yang terjadi atas sepengetahuan dan kesadaran Presiden SBY. Bahkan SBY sendiri sesungguhnya sutradara di balik drama paripurna DPR dengan lakon utama Fraksi Demokrat tersebut, maka jangan salahkan bila hari-hari terakhir ini rakyat marah dan merasa tertipu, lalu berkata, “shamed by you”.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengapresiasi keputusan DPP Partai Demokrat (PD) mendukung Pilkada langsung. Namun PDIP menunggu aksi nyata Demokrat di DPR untuk mengubah keputusan sebelumnya mendukung Pilkada melalui DPRD.

‎Partai Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan mengajukan 10 syarat yang harus masuk dalam pasal-pasal RUU Pilkada. Ketua komisi II Agun Gunanjar, mengatakan syarat itu sudah lama dibahas dan masuk dalam RUU yang akan disahkan 25 September itu.

Partai Demokrat (PD) resmi mendukung pilkada langsung. Dukungan ini disertai dengan 10 syarat agar pilkada langsung berjalan lebih baik.