Alasan Polri untuk tidak menangkap tersangka dugaan korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) PT Masaro di Dephut, Anggoro Widjojo, yang kabur ke Singapura dinilai konyol.

Nama mantan Menhut MS Kaban terlibat suap Rp 17,6 miliar makin nyaring di forum raker Komisi III DPR dengan Kapolri. Polri mengaitkan suap Kaban dengan kasus Chandra dan Bibit.

Polri menjerat Chandra dan Bibit dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Ternyata  KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Mabes Polri membantah menolak pimpinan KPK yang akan menjenguk Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kedatangan pimpinan KPK dinilai bukan pada jam besuk.

Penyidikan kasus petinggi KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah masih terus berlanjut. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengkritik tidak konsistennya pasal yang disangkakan polisi.

ICW melakukan riset soal penyelenggaraan pemilu. Ternyata, masih banyak lobang-lobang penyiasatan dalam aturan Pemilu, khususnya yang menyangkut dana kampanye.

Sebenarnya kasus penanganan korupsi di negeri ini sudah diupayakan sejak dulu. Lembaga-lembaga semacam ini sudah sering dibentuk walaupun mungkin sekedar formalitas dan tidak leluasanya kewenangan hukum yang dimiliki.

Kejagung akan mengembalikan berkas tersangka Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra M Hamzah ke Mabes Polri karena belum lengkap. Pasal-pasal pemerasan yang disangkakan kepada Chandra perlu dipertajam.

Korupsi bukan hal baru. Apalagi di negara berkembang. Di negara mana pun korupsi adalah virus yang sulit untuk diberantas. Namun, jika saja sebagai bangsa yang beradab berkemauan keras memberantas penyakit mental ini tidaklah terlalu sulit.

Kita semua berharap kasus penetapan tersangka dua pimpinan KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak melemahkan kinerja KPK. Untuk itu kita tetap berharap dan mendukung KPK terus semangat memberantas korupsi di Indonesia.