Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) telah meminta maaf terkait cicak dan buaya. Tapi bagaimana dengan Kejagung? Terang-terangan Jaksa Agung Hendarman Supandji mengklaim sebagai Godzilla.

Tanpa kewenangan yang luas, TPF kasus Cicak Vs Buaya diyakini hanya akan menjadi penenang masyarakat yang meminta langkah konkret presiden. Tim ibarat hanya akan menjadi obat penenang eskalasi gejolak di masyarakat.

Kapolri Jenderal BHD meminta maaf atas istilah cicak dan buaya yang selama ini melambangkan rivalitas polisi dan KPK. Namun BHD tidak menjawab saat ditanyakan sanksi untuk Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji yang melontarkan istilah itu.

Permintaan maaf Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tentang munculnya istilah cicak vs buaya diapresiasi. Tapi harus memberi sanksi kepada oknum yang menyebut istilah cicak dan buaya, Komjen Pol Susno Duadji.

Mari kita giring kasus ini dengan benar. Peradilan dilakukan dengan menganut azas yang cepat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nantinya akan segera diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu peradilan yang terbuka.

Ucapan maaf Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) soal istilah cicak dan buaya dianggap belum cukup. Yang perlu dilakukan sebagai bukti adalah menghentikan kriminalisasi pada KPK.

Kapolri Jenderal BHD meminta agar media massa tidak mengembangkan istilah 'buaya' dan 'cicak' sebagai istilah Polri vs KPK. Kapolri meminta maaf karena ada oknum Polri yang membuat istilah itu.

Rencana pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk menyelesaikan polemik cicak Vs buaya disambut positif akademisi. TPF diyakini mampu menemukan meredam keresahan masyarakat serta menemukan kebenaran kasus tersebut.

Tidak kurang dari 18 orang berbagai profesi di Solo bergabung mendesak polisi segera membebaskan Bibit dan Chandra. Mereka menilai alasan polisi menahan keduanya tidak kuat secara hukum.

Tak cuma 'cicak' biasa yang ikut meramaikan aksi mendukung Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas pun ikut turun ke jalan.